Tugas 2 pendidikan kewarganegaraan (demokrasi)

Muhammad Fadhlan

(37114181)

2DB01

   

Tugas softskill pendidikan kewarganegaraan

Dosen : Fitri Dwi Lestari

Apakah sudah ada demokrasi di negara kita?

Pengertian Demokrasi

demokrasi pada dasarnya sudah muncul sejak sekitar abad ke-5 SM, pada masa Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dilakukan secara langsung (direct democracy). Negara-negara di Yunani pada masa itu merupakan negara kota (polis), khususnya di kota Athena. Wilayahnya sempit dan jumlah penduduknya juga masih sedikit. Rakyat lebih mudah dikumpulkan untuk musyawarah, guna mengambil keputusan tentang kebijakan pemerintahan.Demokrasi model Yunani itu tidak bertaham lama, hanya beberapa ratus tahun. Penyebabnya adalah munculnya konflik memimpin polis. Puncaknya adalah ketika Romawi menyerbu Yunani dan kemudian menjajahnya, yang hal itu menandai runtuhnya demokrasi di Yunani.

 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu Negara adalah hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun pemerintah harus tunduk pada hukum. Dengan kata lain, hak-hak rakyat kan terlindungi. Adapun unsur-unsur rule of law itu meliputi :

1. Berlakunya supremasi hukum( hukum menempati kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada hukum) sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga Negara
3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan peradilan

di indonesia demokrasi itu sudah masuk,dari tahun 1940-an pada saat setelah pemerintahan presiden pertama,dan indonesia memakai sistem Demokrasi ala Aristoteles yakni Negara yang pemerintahannya dipegang atas nama rakyat,dan presiden,DPR,gubernur,walikota/bupati di pilih oleh rakyat dengan cara pemilihan umum,tetapi pemilihan umum tersebut yang ingin menjadi kekuasa itu harus dari orang partai politik dan wakilnya boleh dari orang yang tidak mempunyai partai politik.

Tetapi di negara kita yaitu indonesia,demokrasi masih tidak mendekati kesempurnaan malah melainkan mendekati pelanggaran,dengan contoh sebagai berikut:

1. kasus pengelapan (korupsi) Dana untuk fasilitas Haji,untuk rakyat yang melaksanakan ibadah haji.

2. kasus pengelapan (korupsi) Dana untuk Daging sapi,untuk rakyat yang kurang mampu.

3. kasus anak pejabat negara yang mengalami kecalakaan hingga menabrak kendaraan lain dan menyebabkan orang lain kehilangan nyawa.

Dari kasus di atas mendefinisikan bahwa demokrasi indonesia belum bagus,dan malah melindungi pejabat / orang penting di negara ini agar tidak terseret kasus atau pasal.

Saran dan konetar :dari saya seharusnya hukum di indonesia,di perbaiki agar tidak ada yang namanya kilimat seperti "yang mempunyai jabatan/kekuasaan itu yang berkuasa di negri ini"  dan juga rakyat indonesia lebih memiliki kepercayaan kepada polisi,hakim,jaksa dan hukum hukum negara dan juga rakyat tidak ada yang namanya menggambil main hakim sendiri.

sekian saran dari saya bila ada salah kata mohon di maafkan,karena kesempurnaan hanya milik allah semata, Wassalammualaikum Wr Wb

refrensi :
http://bepheplengeh.blogspot.co.id/2012/03/apakah-indonesia-sudah-termasuk-negara.html
http://www.kompasiana.com/lalandk/apakah-demokrasi-indonesia-sudah-sesuai-rule-of-law_55180f3a81331100699de6c4
https://namakuvee.wordpress.com/2012/05/27/pelaksanaan-demokrasi-dalam-berbagai-aspek-kehidupan/

negara kita Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita temui perilaku yang tidak demokratis, misalnya berupa tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai perbedaan, tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah diputuskan. Diperlukan suatu ukuran atau parameter untuk mengukur demokrasi sebuah negara, dibawah ini parameter yang harus diperhatikan 1. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu.terbentuknya suatu pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan jujur dan teliti.pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menggambarkan keinginan rakyat sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai rakyat. 2. Sistem pertanggung jawaban pemerintahan. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu.di Indonesia,presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. 3. Penganturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam suatu tangan. 4. Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan,sehinnga terjadi mekanisme yang memungkin check and balance terhadap kekuasaan yang dujalankan eksekutif dan legislatif.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/sandromarganda/demokrasi-di-indonesia-sudah-diterapkan_552a763bf17e61bb10d623dc