tugas 1 pendidikan kewarganegaraan(softskill) - Hak dan Kewajiban

Muhammad Fadhlan

(37114181)

2DB01

   

Tugas softskill pendidikan kewarganegaraan

Dosen : Fitri Dwi Lestari

 I. pengertian

Pengertian Hak & Kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban .

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset dalam hal ini “Hak” yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut .

II.contoh kasus

Jakarta - Berdasarkan data KPU Kota Medan, partisipasi warga di pilkada Wali Kota Medan pada 9 Desember 2015 kemarin hanya sebesar 25,6 persen. Jumlah yang rendah tersebut membuat pasangan calon Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan Ramadhan-Eddie menganggap KPU tidak menyebarkan undangan pemilihan kepada calon pemilih dengan merata. KPU Kota Medan juga dianggap menghalang-halangi pemilih karena harus menggunakan e-KTP padahal belum semua pemilih memiliki e-KTP.

"Bagaimana sebaran pemilih itu makanya harus diulang dan harus di hukum KPU-nya karena ada upaya menghalang-halangai pemilih. Misalnya formulir C6 tidak didistribusikan dengan baik," kata kuasa hukum Ramadhan-Eddie, Muhammad Asrun, usai sidang pendahuluan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (7/1/2016).

"Ada yang bawa KTP tapi tidak diizinkan pemilih karena tidak membawa e-KTP. Dia minta e-Ktp padahal bukan itu, pemilih yang tidak terdaftar harusnya bisa dengan membawa KTP," lanjutnya.

Asrun tak menggunakan Pasal 158 dalam gugatannya kali ini karena selisih suara pasangan calon Ramadhan-Eddie dengan pemenang, Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution, lebih dari dua persen. Maka Asrun menggunakan Pasal 122 di mana KPU dianggap tidak memenuhi syarat formal.

"Harus 50 prsen dari pemilih atau 40 persen di kecamatan. Akan tetapi ini tidak, hanya dua puluhan persen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat UU nomor 1 tahun 2015 itu dikatakan jika terjadi partisipasi pemilih di bawah 50 persen dari dapat maka harus dilakukan pemilu susulan," jelas Asrun.

"Tapi ada syarat lain yakni force major, atau jika terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam. Ini tidak, ini situasi kota aman justru begitu. Ini tidak ada force major tapi bisa seperti itu," imbuhnya.

Menanggapi tuduhan kubu Ramadhan-Eddie, Ketua KPU Medan Yeni Chairiah Rambe, usai persidangan mengatakan, pihaknya telah bekerja sesuai aturan. Yeni juga menegaskan tak ada sama sekali niatan KPU Kota Medan untuk menghalang-halangi pemilih menyalurkan hak pilihnya.

"Kami dari KPU sudah bekerja sesuai aturan sebagaimana yang jadi tugas tanggungjawab KPU dalam melaksanakan pilkada," jelas Yeni.

"Intinya kita tidak ada menghalang-halangi pemilih pada 9 Desember. Dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban KPU sudah kami laksanakan secara optimal mulai dari KPU, PPK, sampai PPS dan KPPS. Coba nanti kita lihat saja di persidangan selanjutnya untuk pembuktiannya," pungkasnya.
(dra/dra)

 III.komentar

 menurut saya dalam kasus ini pemerintahan berkerjasama dengan warganya agar pemilihan kepala daerah berjalan lancar,tetapi pemerintah malah tidak mau bekerjasama dengan warga dengan contoh seperti : kertas formulir c6 yg tidak terdistribusi dengan baik,itu menyebabkan ketidaklancaran pemilihan daerah dan juga melanggar hak warganya yg ingin memilih tetatpi kekurangan kertas formulir c6,dan pelangaran yang paling saya tidak masuk akal adalah seorang warga membawa ktp tetapi ditempat pemilihan harus membawa e-ktp,ktp dan e-ktp itu sama saja yang membedakan hanya di dalam e-ktp di tanam chip agar kalo kita ingin perpanjang atau mengecek bisa di suluruh indonesia atau bisa langsung di cek lewat situs resmi pemerintah,dan e-ktp tidak ada yg berbeda banyak dengan ktp biasa dari nomor induk kewarganegaraan sampai nama,alamat,tempat lahir dan kota itu semua sama dengan e-ktp cuma yg membedakan hanya e-ktp memakai chip sedangkan ktp biasa tidak. dan hanya membawa ktp biasa petugas pemilihan tidak mau melayani warganya yang ingin memilih ini,dan itu melanggar hak seorang warganegara yg ingin memilih.

menurut saya,sebaik pemerintahan dibenahi dan di beri petunjuk dengan baik agar tidak terulang pelanggar hak suara yang dapat merugikan negara atau calon pemimpin di salah satu kubu.sekian komentar dari saya wassalammualaikum wr.wb mohon maaf bila ada salah salah kata



 Refrensi:
http://news.detik.com/berita/3113302/partisipasi-warga-tak-sampai-30-ramadhan-pohan-gugat-pilkada-medan-ke-mk
http://ariplie.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga.html

Tugas 1 pendidikan kewarganegaraan(softskill) - Hak Asasi Manusia

Muhammad Fadhlan

(37114181)

2DB01

   

Tugas softskill pendidikan kewarganegaraan

Dosen : Fitri Dwi Lestari

I.Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia (Human Rights)   

secara universal ham adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari tuhan YME. semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya. 

Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia (Human Rights) 

HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia.
Jack Donnely, mendefinisikan hak asasi tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas. Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari tuhan yang maha esa. 
Sementara menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugrah atau pemberian langsung dari tuhan YME.
secara filosofis, pandangan menurut hak asasi manusia adalah, "jika wacana publik masyarakat global di masa damai dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu adalah hak asasi manusia." Meskipun demikian, klaim yang kuat dibuat oleh doktrin hak asasi manusia agar terus memunculkan sikap skeptis dan perdebatan tentang sifat, isi dan pembenaran hak asasi manusia sampai dijaman sekarang ini. Memang, pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan "hak" itu sendiri kontroversial dan menjadi perdebatan filosofis terus (Shaw, 2008)

II. contoh kasus

Jakarta - Pihak kejaksaan sempat mengembalikan berkas Agus Dermawan, tersangka kasus pembunuhan bocah perempuan dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menunggu berkas tersebut dinyatakan lengkap (P-21).

"Berkasnya sempat dikembalikan ke penyidik karena ada kekurangan dan sudah kita perbaiki. Sekarang berkasnya masih diteliti kejaksaan, tinggal nunggu P-21," ujar Kanit II Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Jerry R Siagian kepada detikcom, Kamis (3/3/2016).

Jerry mengatakan, penyidiknya masih punya waktu sebelum berkas tersebut dinyatakan lengkap. Agus sendiri sudah ditahan 4 bulan lebih. Namun penahanan bisa diperpanjang hingga 6 bulan.

"Ada yang 6 bulan (batas masa penahanan) kasus tertentu, salah satunya 340 (pembunuhan berencana). Kita masih punya 3 minggu lagi," imbuh Jerry.

Jerry menambahkan, setelah menetapkan Agus sebagai tersangka pembunuhan, penyidik tidak langsung menahan Agus. Saat itu Agus ditahan atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur terlebih dahulu.

"Setelah kasus pencabulan selesai, baru kita tahan awal Februari 2016 untuk kasus pembunuhannya," tambahnya.

Agus 'Boel Tacos' ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bocah perempuan yang mayatnya ditemukan di dalam kardus di Jl Sahabat, Kalideres, Jakarta Barat pada 2 Oktober 2015 lalu.

Kematian bocah kelas 3 SD ini menggegerkan masyarakat dan menimbulkan reaksi kemarahan terhadap pelaku. Pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba itu tidak hanya menghabisi nyawa korban tetapi juga melakukan kekerasan seksual terhadap bocah kecil itu.

Berkat kerja keras satgas yang digawangi Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat serta Polsek Kalideres, kasus pembunuhan sadis itu terungkap dalam tempo sepekan.

Setelah melalui rangkaian penyelidikan ilmiah, penyidik akhirnya meningkatkan status Agus sebagai tersangka.

Salah satu bukti yang menguatkan Agus sebagai tersangkanya yakni tes DNA sampel sperma yang ditemukan pada jasad korban. Bukti-bukti lain seperti ditemukannya kaus kaki korban di lokasi kejadian juga menunjukkan Aguslah pelakunya.

Dari hasil penyelidikan kasus pembunuhan ini pula, diketahui 'dosa' Agus di masa lampau. Ia pernah melakukan pencabulan terhadap remaja putri berusia 15 tahun di bedeng tempat tinggalnya di Kalideres, Jakbar.

Bedeng tempat tinggal sekaligus warung Agus menjadi tongkrongan anak di bawah umur untuk pesta ganja. Anak-anak di bawah umur sering diminta patungan oleh Agus untuk membeli ganja. Agus juga dikenal sebagai 'bos' geng 'BoelTacos', geng kumpulan anak-anak yang nongkrong di bedeng Agus.

Agus dijerat pasal berlapis atas perbuatan sadisnya itu, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP UU Nomor 35 tahun 2014 dengan perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman seumur hidup. 

III. Coment 

Menurut saya tersangka ini memiliki jiwa yg terganggu (psikopat),karena tersangka ini telah membunuh,memperkosa dan memutilasi korban dengan keji.dan itu melanggar 1. HAM (asusila pemerkosaan), 2. HAM (hak hidup/kemerdekaan),3. HAM (perlindungan terhadap anak),4. HAM( pelecehan seksual).

Menurut saya tersangka mendapkat hukuman dengan seberat-beratnya (hukuman mati) karna tersangka telah menghilangkan nyawa orang lain,dan menurut undang undang bagi seorang tersangka yang menghilangkan nyawa orang lain,memperkosanya,dan memutilasinya (korban) harus di proses secara hukum yang berlaku di indonesia (sekian coment dari bila ada salah kata mohon maaf,wassalam.)

http://manusiapinggiran.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-ham-atau-hak-asasi-manusia.html

http://news.detik.com/berita/3157035/sempat-dikembalikan-ke-penyidik-berkas-pembunuh-bocah-dalam-kardus-tunggu-p21