Muhammad Fadhlan
(37114181)
2DB01
Tugas softskill pendidikan kewarganegaraan
Dosen : Fitri Dwi Lestari
I. pengertian
Pengertian Hak & Kewajiban
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang
telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa
Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak pada
umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban
atas kewajiban .
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu
keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota
warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban
bisa kita artikan sebagai Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah
Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa
datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset dalam hal
ini “Hak” yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Kewajiban pada umumnya
mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam
melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan
akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut .
II.contoh kasus
Jakarta - Berdasarkan data KPU Kota Medan, partisipasi warga di
pilkada Wali Kota Medan pada 9 Desember 2015 kemarin hanya sebesar 25,6
persen. Jumlah yang rendah tersebut membuat pasangan calon Ramadhan
Pohan-Eddie Kusuma menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasangan Ramadhan-Eddie menganggap KPU tidak menyebarkan undangan pemilihan kepada calon pemilih dengan merata. KPU Kota Medan juga dianggap menghalang-halangi pemilih karena harus menggunakan e-KTP padahal belum semua pemilih memiliki e-KTP.
"Bagaimana sebaran pemilih itu makanya harus diulang dan harus di hukum KPU-nya karena ada upaya menghalang-halangai pemilih. Misalnya formulir C6 tidak didistribusikan dengan baik," kata kuasa hukum Ramadhan-Eddie, Muhammad Asrun, usai sidang pendahuluan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (7/1/2016).
"Ada yang bawa KTP tapi tidak diizinkan pemilih karena tidak membawa e-KTP. Dia minta e-Ktp padahal bukan itu, pemilih yang tidak terdaftar harusnya bisa dengan membawa KTP," lanjutnya.
Asrun tak menggunakan Pasal 158 dalam gugatannya kali ini karena selisih suara pasangan calon Ramadhan-Eddie dengan pemenang, Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution, lebih dari dua persen. Maka Asrun menggunakan Pasal 122 di mana KPU dianggap tidak memenuhi syarat formal.
"Harus 50 prsen dari pemilih atau 40 persen di kecamatan. Akan tetapi ini tidak, hanya dua puluhan persen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat UU nomor 1 tahun 2015 itu dikatakan jika terjadi partisipasi pemilih di bawah 50 persen dari dapat maka harus dilakukan pemilu susulan," jelas Asrun.
"Tapi ada syarat lain yakni force major, atau jika terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam. Ini tidak, ini situasi kota aman justru begitu. Ini tidak ada force major tapi bisa seperti itu," imbuhnya.
Menanggapi tuduhan kubu Ramadhan-Eddie, Ketua KPU Medan Yeni Chairiah Rambe, usai persidangan mengatakan, pihaknya telah bekerja sesuai aturan. Yeni juga menegaskan tak ada sama sekali niatan KPU Kota Medan untuk menghalang-halangi pemilih menyalurkan hak pilihnya.
"Kami dari KPU sudah bekerja sesuai aturan sebagaimana yang jadi tugas tanggungjawab KPU dalam melaksanakan pilkada," jelas Yeni.
"Intinya kita tidak ada menghalang-halangi pemilih pada 9 Desember. Dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban KPU sudah kami laksanakan secara optimal mulai dari KPU, PPK, sampai PPS dan KPPS. Coba nanti kita lihat saja di persidangan selanjutnya untuk pembuktiannya," pungkasnya.
(dra/dra)
Pasangan Ramadhan-Eddie menganggap KPU tidak menyebarkan undangan pemilihan kepada calon pemilih dengan merata. KPU Kota Medan juga dianggap menghalang-halangi pemilih karena harus menggunakan e-KTP padahal belum semua pemilih memiliki e-KTP.
"Bagaimana sebaran pemilih itu makanya harus diulang dan harus di hukum KPU-nya karena ada upaya menghalang-halangai pemilih. Misalnya formulir C6 tidak didistribusikan dengan baik," kata kuasa hukum Ramadhan-Eddie, Muhammad Asrun, usai sidang pendahuluan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (7/1/2016).
"Ada yang bawa KTP tapi tidak diizinkan pemilih karena tidak membawa e-KTP. Dia minta e-Ktp padahal bukan itu, pemilih yang tidak terdaftar harusnya bisa dengan membawa KTP," lanjutnya.
Asrun tak menggunakan Pasal 158 dalam gugatannya kali ini karena selisih suara pasangan calon Ramadhan-Eddie dengan pemenang, Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution, lebih dari dua persen. Maka Asrun menggunakan Pasal 122 di mana KPU dianggap tidak memenuhi syarat formal.
"Harus 50 prsen dari pemilih atau 40 persen di kecamatan. Akan tetapi ini tidak, hanya dua puluhan persen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat UU nomor 1 tahun 2015 itu dikatakan jika terjadi partisipasi pemilih di bawah 50 persen dari dapat maka harus dilakukan pemilu susulan," jelas Asrun.
"Tapi ada syarat lain yakni force major, atau jika terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam. Ini tidak, ini situasi kota aman justru begitu. Ini tidak ada force major tapi bisa seperti itu," imbuhnya.
Menanggapi tuduhan kubu Ramadhan-Eddie, Ketua KPU Medan Yeni Chairiah Rambe, usai persidangan mengatakan, pihaknya telah bekerja sesuai aturan. Yeni juga menegaskan tak ada sama sekali niatan KPU Kota Medan untuk menghalang-halangi pemilih menyalurkan hak pilihnya.
"Kami dari KPU sudah bekerja sesuai aturan sebagaimana yang jadi tugas tanggungjawab KPU dalam melaksanakan pilkada," jelas Yeni.
"Intinya kita tidak ada menghalang-halangi pemilih pada 9 Desember. Dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban KPU sudah kami laksanakan secara optimal mulai dari KPU, PPK, sampai PPS dan KPPS. Coba nanti kita lihat saja di persidangan selanjutnya untuk pembuktiannya," pungkasnya.
(dra/dra)
menurut saya dalam kasus ini pemerintahan berkerjasama dengan warganya agar pemilihan kepala daerah berjalan lancar,tetapi pemerintah malah tidak mau bekerjasama dengan warga dengan contoh seperti : kertas formulir c6 yg tidak terdistribusi dengan baik,itu menyebabkan ketidaklancaran pemilihan daerah dan juga melanggar hak warganya yg ingin memilih tetatpi kekurangan kertas formulir c6,dan pelangaran yang paling saya tidak masuk akal adalah seorang warga membawa ktp tetapi ditempat pemilihan harus membawa e-ktp,ktp dan e-ktp itu sama saja yang membedakan hanya di dalam e-ktp di tanam chip agar kalo kita ingin perpanjang atau mengecek bisa di suluruh indonesia atau bisa langsung di cek lewat situs resmi pemerintah,dan e-ktp tidak ada yg berbeda banyak dengan ktp biasa dari nomor induk kewarganegaraan sampai nama,alamat,tempat lahir dan kota itu semua sama dengan e-ktp cuma yg membedakan hanya e-ktp memakai chip sedangkan ktp biasa tidak. dan hanya membawa ktp biasa petugas pemilihan tidak mau melayani warganya yang ingin memilih ini,dan itu melanggar hak seorang warganegara yg ingin memilih.
menurut saya,sebaik pemerintahan dibenahi dan di beri petunjuk dengan baik agar tidak terulang pelanggar hak suara yang dapat merugikan negara atau calon pemimpin di salah satu kubu.sekian komentar dari saya wassalammualaikum wr.wb mohon maaf bila ada salah salah kata
Refrensi:
http://news.detik.com/berita/3113302/partisipasi-warga-tak-sampai-30-ramadhan-pohan-gugat-pilkada-medan-ke-mk
http://ariplie.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar